Kesehatan Kita
PADANG – Ribuan warga di titik rawan banjir Kota Padang menyuarakan sikap tegas terkait rencana penataan kawasan sungai. Mereka menuntut pemerintah agar memprioritaskan pembangunan DAM (tanggul penahan banjir) dan normalisasi sungai daripada memaksa warga pindah dari pemukiman mereka.
Langkah ini diambil karena warga khawatir kehilangan ruang hidup dan sumber ekonomi yang telah mereka rintis selama puluhan tahun.
Suara Warga: “Bangun DAM, Bukan Pindahkan Orang”
Bagi warga sepanjang aliran sungai, luapan air sungai merupakan ancaman nyata. Meski demikian, warga menganggap relokasi bukanlah solusi bijak yang mereka butuhkan saat ini.
“Kami mendukung pembangunan. Kami butuh DAM agar air tidak merendam rumah kami lagi. Namun, jika pemerintah memaksa kami pindah, itu justru memukul ekonomi kami,” tegas salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Baca juga:Viral! Polisi Padang Menyamar Jadi Pengamen untuk Operasi
Warga mengutarakan beberapa alasan utama menolak relokasi:
-
Mempertahankan Ekonomi: Lokasi saat ini memudahkan akses ke pasar dan tempat kerja.
-
Legalitas Lahan: Warga memiliki surat tanah sah dan telah menetap secara turun-temurun.
-
Beban Finansial: Warga khawatir nilai ganti rugi tidak akan mampu membiayai pembangunan rumah baru yang layak.
Rekayasa Teknik Sebagai Jalan Tengah
Pakar tata kota menyarankan Pemerintah Kota Padang dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk menerapkan rekayasa teknik yang lebih inklusif. Pembangunan tanggul tinggi atau sheet pile (dinding penahan tanah) menjadi opsi yang lebih ramah bagi masyarakat.
Teknologi DAM modern memungkinkan pengamanan wilayah dari banjir tanpa harus menggusur lahan penduduk dalam skala besar.
Langkah Kedepan: Menanti Dialog Terbuka
Masyarakat kini menunggu transparansi rencana induk (masterplan) penanggulangan banjir dari pemerintah. Warga mengundang pihak berwenang untuk berdialog guna memetakan wilayah yang memerlukan penguatan DAM tanpa harus mengorbankan tempat tinggal penduduk.